CONTOH SURAT PENAWARAN JASA HUKUM

Jakarta, ….april ….

Kepada Yth,

Bpk. ….

Di tempat

Hal: Penawaran Struktur Biaya Penanganan Perkara

No: …./PNW/YH&R/../..

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya permasalahan terkait penempatan ….% saham dan pembayaran dividen di PT….., maka berkenan kiranya bapak mempelajari struktur biaya yang kami dalam penanganan permasalaha hukum tersebut:

1.   Lawyer Fee

Lawyer fee biaya pengacara dalam penanganan hukum yang dibayarkan pada saat penandatanganan Surat Kuasa. Meliputi: memberikan pandangan dan/atau nasehat hukum, legal opinion, negosiasi, dan hal-hal lain yang bersifat non litigasi (tidak termasuk litigasi).

Adapun lawyer fee kami adalah sebesar: Rp. …. (… juta rupiah).

2.   Biaya Persidangan/Operasional fee

Untuk proses persidangan, maka kami diberikan biaya tambahan yaitu sebesar: Rp. ….. (….. Rupiah) per sidang.

Biaya tersebut untuk operasional kami selama menjalani persidangan dan meng-cover biaya-biaya insidentil yang kami perlukan selama menjalani persidangan.

Biaya tersebut dibayarkan 2 hari sebelum jadwal sidang, atau bisa disepakati teknis pembayaran yang dianggap baik dan efektif.

3.   Success Fee

Success fee merupakan fee kami sebagai advokad yang dibayarkan sesuai dengan jumlah yang berhasil kami

tagihkan. Success fee  sebesar …% dari jumlah yang dibayarkan dan/atau ditagihkan.

Success fee  dibayarkan setelah perkara tersebut sudah selesai dan apa yang menjadi kesepakatan sudah dibayarkan.

Demikian lah surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Yahdil Abdi H., SH., MH

Advokat

CONTOH LEGAL OPINION

Jakarta, 5 April 2017

Kepada Yth,                                                                 

Bpk …..

Di Tempat

Hal: Legal Opinion

No: …/LO/YH&R/../…

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya keinginan kerjasama jasa hukum antara Bpk …. dengan kami untuk penanganan permasalahan keberadaan …% saham di PT. …, maka menyampaikan pendapat kami, secara umum, dalam hal langkah-langkah yang akan dilakukan jika hal mengenai permasalahan tersebut kami tangani. Tentu secara detail, langkah-langkah, upaya-upaya (baik litigasi, non litigasi, dan mediasi) akan dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, jika telah ada kesepakatan dan persetujuan dari Bpk ….

Berikut penjelasan pendapat kami terkait permasalahan tersebut:

 

ANALISIS SINGKAT

Pada dasarnya hal terkait keberadaan ...% saham Bpk .... di PT. ... bukanlah merupakan sengketa. Yang menjadi permasalahan adalah ketika Bpk .... berkeinginan untuk melepas keseluruhan saham tersebut, tidak mendapat respon yang layak dari perseroan, melalui Kuasa Hukum-nya.

 Menurut hemat kami, beberapa hal perlu dilakukan:

1.   Meminta klarifikasi terhadap Direksi PT.... atas korespondensi terakhir via email antara Bpk. .... dengan Kuasa Hukum Bpk .... (sebagai direksi dan pemegang saham mayoritas) dan PT ... tertanggal ... Februari ..., ... Maret ...., dan ... Juni ..., dapat disimpulkan bahwa:

-      Bpk Iqbal Nasser menolak tawaran pembelian sebesar ...% saham seharga Rp. .......(...... rupiah)

-      Bpk ....... menolak tawaran Bpk ..... melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas

-      Bpk Iqbal Nasser hanya bersedia menjual keseluruhan sahamnya di PT ...., dengan penawaran Rp..... dengan asumsi harga saham per lembar Rp.....

-      Kuasa Hukum Bpk..... dan PT..... menolak pembelian ...% saham Bpk ....

Dari hal tersebut diatas, maka perlu diklarifikasi apakah penolakan tersebut didasarkan pada keputusan Bpk ..... dan/atau PT. .... atau hanya kesimpulan dari Kuasa Hukum.

Klarifikasi harus dilakukan secara resmi melalui RUPS LB, demikian juga penawaran penjualan ...% saham Bpk ..... akan dilakukan secara resmi melalui permintaan diselenggarakannya RUPS LB.

2.   Mempersoalkan hal mengenai undangan dan/atau pemberitahuan RUPS melalui surat tercatat yang diselenggarakan pada tanggal .... Agustus ..... Udangan dan/atau pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat tersebut wajib dilakukan, sedangkan pengumuman sekurang-kurangnya melalui 2 media cetak dapat dilakukan sebagai tambahan, sesuai dengan Pasal 20 (2) Anggaran Dasar PT. DLN. Jika undangan dan/atau pemberitahuan secara tertulis tidak dilakukan, maka:

-      Ada indikasi kelalaian dari direksi;

-      Kelalaian tersebut dapat diduga didasari oleh itikad tidak baik yang menyebabkan kerugian bagi pemegang saham yang tidak diundang dan/atau dikirim pemberitahuan tertulis melalui surat tercatat;

-      Itikad tidak baik yang mengakibatkan kerugian pemegang saham tersebut dapat berimplikasi  Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh direksi.

3.   Bahwa Bpk....., sebagai pemegang ...% saham PT. ... memiliki hak untuk menawarkan sahamnya untuk dijual kepada pemegang saham lainnya dengan harga yang wajar dan diperlakukan seadil-adilnya oleh perseroan.

4.   Hal mengenai dividen, perseroan wajib memegang prinsip transparan kepada pemegang saham. Dengan demikian Bpk..... sebagai pemegang ...% saham PT. ... berhak untuk mendapatkan:

-      Hasil RUPS yang membahas Laporan keuangan tahun 2014, terkait di dalamnya untung-rugi perseroan, keuntungan bersih perseroan (jika pembukuan 2014 dan pembukuan berjalan 2015 positif setelah dikurangi dana cadangan).

-      Hasil RUPS yang membahas laporan keuangan tahun 2015, terkait di dalamnya untung-rugi perseroan, keuntungan bersih perseroan (jika pembukuan 2015 dan pembukuan berjalan 2016 positif setelah dikurang dana cadangan).

-      Jika didapat keuntungan bersih dari hasil laporan keuangan 2014 dan 2015, maka Bpk..... memiliki hak untuk menuntut pembagian dividen, selama RUPS tidak memutuskan penggunaan lain untuk pengembangan perseroan yang dianggap sah sesuai peraturan perundangan.

-      Direksi Perseroan bisa diindikasikan melakukan penggelapan, disebabkan: sampai dengan saat ini tidak menginformasikan hasil RUPS/RUPS-LB

Demikian secara garis besar pendapat kami mengenai permasalahan penempatan ...% saham Bpk. Iqbal Nasser di PT. ... dan permasalahan dividen. Semoga dapat terjalin kerjasama yang baik diantara kita.

Hormat Kami,

Yahdil Abdi Harahap., SH., MH

Managing Partner Yahdil Harahap & Rekan

CONTOH SURAT KUASA PENJUALAN SAHAM PERUSAHAAN

SURAT KUASA

.../pdt/YH&R/../..

Yang bertandatangan dibawah ini: ......; beralamat di ....

Untuk selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada:

1.   Yahdil Abdi Harahap., SH., MH 

2.   Dono Bintoro., SH

3.   Yanti Fitria Harahap., SH

Sebagai advokat dan penasehat hukum pada kantor advokat dan penasehat hukum Yahdil Harahap & Rekan yang beralamat Jalan Kalibata Raya No. 1, Rawajati,  Kalibata City, Tower Palem BL.01, Kalibata, Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.

-------------------------------------KHUSUS------------------------------------

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, mewakili, membantu dan membela kepentingan  hukum atas perkara kepemilikan dan penjualan....% saham serta perkara pembagian dividen yang dimiliki PEMBERI KUASA di PT. ....

Untuk maksud dan tujuan tersebut diatas, PENERIMA KUASA diberi hak dan kewenangan untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan, penawaran-penawaran, negosiasi-negosiasi, menghadiri undangan dan mengirimkan undangan dengan instansi dan pihak terkait lainnya. Menghadap pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, petinggi-petinggi negara dan swasta.  Mengajukan laporan-laporan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan instansi lainnya. Mengajukan gugatan-gugatan ke pengadilan termasuk dalam lingkup PKPU/Kepailitan, mengajukan mediasi, artbitrasi, serta tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk penyelesaian perkara tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan PENERIMA KUASA tersebut diatas dilakukan dengan  itikad baik dan atas persetujuan dari PEMBERI KUASA, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan hak retensi; hak menerima upah (honorarium), sesuai dengan surat perjanjian antara PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA; dan hak subtitusi baik, sebagian maupun keseluruhan.

Demikianlah Surat  Kuasa ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana maksud dan tujuan yang tercantum di dalam Surat Kuasa ini.

PENERIMA KUASA                                                            PEMBERI KUASA

Yahdil Abdi Harahap., SH., MH                                            .................

Dono Bintoro., SH

Yanti Fitria Harahap., SH

CONTOH SURAT PENGAJUAN/PENAWARAN PENJUALAN SAHAM DAN PERMOHONAN PEMBAGIAN DIVIDEN KE PERUSAHAAN

Jakarta, ... Mei ...

Kepada Yth,

Bpk.......

Direktur PT.......

Jalan .......

Hal : Penjualan Saham dan Pembagian Dividen

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penunjukan Bpk .....(klien) kepada kami, Yahdil Abdi Harahap, Dono Bintoro., SH, Yanti Fitria Harahap., SH; Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Yahdil Harahap dan Rekan; beralamat di Jalan Kalibata Raya, No. 1, Rawajati, Pancoran, Kalibata City, Tower Palem BL.01, Jakarta Selatan; tertanggal.....Mei .... sebagai Kuasa Hukum (copy Surat Kuasa terlampir) terkait dengan permasalahan penyelesaian penjualan saham dan pembagian dividen yang merupakan hak klien kami tersebut di PT. ...., maka kami sebagai Kuasa Hukum dari klien tersebut ingin menyampaikan beberapa hal kepada Bpk ......sebagai Direktur PT. ....:

1.     Bahwa sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. ... yang dibuat pada Notaris .....; bernomor ...; tertanggal ... Oktober ...., bahwa klien kami adalah pemegang ..... (.... ribu seratus) saham dengan nominal Rp. .....,- (.... miliar ......juta rupiah).

2.     Bahwa klien kami tersebut berkeinginan untuk melepas/menjual saham yang dimilikinya di PT..... tersebut kepada PT. ....dan/atau pemegang saham PT. .....

3.     Bahwa klien kami sebagai pemegang saham PT..... memiliki hak untuk pembagian dividen, sesuai dengan Pasal 52 (1) huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

4.     Bahwa sejak klien kami diberhentikan sebagai Direktur PT. .... melalui RUPS LB pada hari Jum’ät, tanggal ... Agustus ...., klien kami sama sekali tidak pernah menerima pemberiahuan hal mengenai RUPS tahunan terkait dengan laporan keuangan PT. .....

5.     Bahwa sebagai pemegang ..... saham pada PT. ...., klien kami tidak pernah menerima pembagian dividen, sehingga hal tersebut sangat merugikan klien kami sebagai pemilik saham.

6.     Bahwa kami didasarkan atas itikad baik dan atas persetujuan klien kami, bersedia melakukan musyawarah demi tercapainya kesepakatan dan penyelesaian atas permasalahan tersebut diatas.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

                                                                                     Hormat Kami,

                                                                        Yahdil Abdi Harahap., SH., MH

CONTOH SURAT KUASA KEPAILITAN

SURAT KUASA

No.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1.   Nama   :

     Alamat  :

No. KTP :

2.  Nama    :

Alamat  :

No. KTP :

3.  Nama    :

Alamat  :

No. KTP :

4.  Nama    :

Alamat  :

No. KTP :

5.  Nama    :

Alamat  :

No. KTP :

6.  Nama    :

Alamat  :

No. KTP :

Untuk selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.

Dalam perkara yang terkait dengan penyelesaian utang  terhadap debitur: PT..... (dalam pailit), PEMBERI KUASA menunjuk:

1.  Yahdil Abdi Harahap., SH., MH

2.  Dono Bintoro., SH

3.  Yanti Fitria Harahap., SH

Advokat dan penasehat hukum yang berkantor pada kantor advokat dan penasehat hukum Yahdil Harahap & Rekan, beralamat di Jalan Kalibata Raya, No. 1, Rawajati, Pancoran, Kalibata City, Tower Palem BL.01, Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.

-------------------------------------KHUSUS ---------------------------------

Bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA untuk mewakili dan membela kepentingan hukum srta hak-hak PEMBERI KUASA sebagai kreditur dari:

PT... (debitur dalam Pailit); beralamat di .....

Dalam menjalankan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor ..... jo. Nomor .....tertanggal ...April ....

Selanjutnya dalam surat kuasa ini PENERIMA KUASA diberikan kuasa dan wewenang untuk  menghadap Kurator dan Hakim Pengawas, hadir dan mengikuti Rapat Kreditur,  mendaftarkan dan mengajukan tagihan utang, mengikuti proses pengambilan suara (voting), mengajukan dokumen-dokumen dan alat bukti, mengikuti dan melakukan proses verifikasi, menerima pembayaran uang, kwitansi bukti pembayaran dan segala hal yang dianggap perlu oleh PENERIMA KUASA untuk membela kepentingan hukum dan hak-hak PEMBERI KUASA terhadap para debitur tersebut (dalam pailit) dengan itikad baik dan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku demi tercapainya maksud dan tujuan PEMBERI KUASA.

Surat Kuasa ini diberikan upah (honorarium), hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya, dan hak retensi.

Demikian surat kuasa ini dibuat dan diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,……… Juni 2017

Penerima Kuasa,

         

1.  Yahdil Abdi Harahap., SH., MH               2. Dono Bintoro., SH

                                                                            

                        3.Yanti Fitria Harahap., SH

Pemberi Kuasa,

1.  (nama)              (ttd + materei)

2.  (nama)              (ttd)

3.  (nama)              (ttd)

4.  (nama)              (ttd)

5……..dst 

Catatan: materei hanya ditempel di posisi penandatangan pertama (nmr 1)

CONTOH SURAT PERMINTAAN PENYELENGGARAAN RUPS

Ref. No.  : …./SK-Pdt.PT/YH&R/../…

Jakarta, .. …

Kepada yth,

PT. …..

c.q Bpk. ……

Jl. ……

Hal: Permintan Penyelenggaraan RUPS

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tidak tercapainya kesepakatan dalam pembicaraan antara kami, Kuasa Hukum Bpk. ….., dan ……. Law Firm, sebagai Kuasa Hukum PT. …dan Bpk. ….. (baik sebagai Direktur maupun sebagai pemilik saham PT. ….), maka kami menyampaikan keinginan klien kami kepada Direktur PT. …. untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Adapun alasan dan tujuan klien kami meminta penyelenggaraan RUPS dimaksud adalah:

1. Bahwa sebagai pemilik …% dari total saham PT. …, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), No. …, tanggal …, yang dibuat dihadapan Notaris ….., dengan pengesahan Kemenkumham No. ….., tanggal ... November ....; klien kami memiliki hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS (vide Pasal 79 (2) UUPT)

2. Klien kami meminta data-data PT. .... yang menjadi hak klien kami untuk dimiliki dan diketahui, sebagai pelaksanaan asas transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban PT. ....;

Atas hal tersebut diatas, maka kami meminta kepada Drektur PT. .... untuk menyelenggarakan RUPS tersebut selambat-lambatnya 15 hari, terhitung sejak tanggal surat ini diterima (vide Pasal 79 (5) UUPT).

Demikian surat permintaan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yahdil Harahap & Rekan

Yahdil Abdi Harahap., SH., MH

Tembusan:

-     .......... Law Firm

-      Dewan Komisaris PT. DLN

CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN KERINGAN PEMBAYARAN HUTANG

Kepada yth,

Bank....

Di Jakarta

Hormat kami,

Sehubungan Surat Kuasa Khusus pada tanggal ....Juni ...., yang diberikan klien kami: .......; beralamat di Jl. ......; atas perkara Nomor ....., tertanggal .......

Perlu kami jelaskan, bahwa klien kami tersebut merupakan suami dari: ....; beralamat di Jl. ....

Klien kami dan isterinya saat ini berdomisili di ....

Atas dasar tersebut diatas, maka kami perlu menyampaikan kepada Bagian Penagihan Bank.....Cabang.... hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami dan isterinya tersebut merupakan kreditur yang menginvestasikan dananya di ......;

2. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal ..... menghentikan operasional PT....., melalui surat No. ...., karena dianggap melakukan pemungutan dana masyarakat secara illegal, sehingga melanggar Pasal 46 UU Perbankan;

3. Bahwa ...... sudah jatuh pailit sesuai putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. .....tertanggal .....;

4. Bahwa proses PKPU/Kepailitan PT.... masih dalam proses yang belum bisa dipastikan kapan proses likuidasi asset PT.... tersebut dapat dilakukan;

5. Bahwa klien kami dan isterinya tersebut merupakan korban dari praktek illegal yang dilakukan oleh PT.... tersebut;

6. Bahwa sejak PT.... dihentikan operasionalnya oleh OJK, keduanya dalam kondisi yang sulit dan tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai, khususnya dalam melakukan pembayaran piutang, baik pokok maupun bunga, kepada pihak Bank.....Cabang....., yang sebelumnya dapat diabayar dengan lancar;

7. Bahwa klien kami dan isterinya tersebut adalah debitur Bank....Cabang..... yang memiliki itikad baik.

Atas dasar tersebut diatas maka kami sebagai Kuasa Hukum merasa perlu menjelaskan kondisi klien kami tersebut dan meminta pertimbangan dan kebijaksanaan pihak Bank....Cabang..... agar dapat meringankan beban klien kami tersebut dengan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana kemampuan keuangan klien kami saat ini.

Hormat Kami,

Yahdil Abdi Harahap., SH., MH

CONTOH SURAT KUASA PERDATA

SURAT KUASA

.../pdt/YH&R/.../...

Yang bertandatangan dibawah ini:........; beralamat di..........

Untuk selanjutnya disebut PEMBERI KUASA.

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada:

1.   Yanti Fitria Harahap., SH

2.   Yahdil Abdi Harahap., SH., MH

Sebagai advokat dan penasehat hukum pada kantor advokat dan penasehat hukum Yahdil Harahap & Rekan yang beralamat Jalan Kalibata Raya No. 1, Rawajati,  Kalibata City, Tower Palem BL.01, Kalibata, Jakarta Selatan.

Untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA.

-------------------------------------KHUSUS------------------------------------

Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, mewakili, membantu dan membela kepentingan  hukum atas perkara atas harta waris berupa sebidang tanah seluas ..... m², yang terletak di ......, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Jakarta Selatan, dengan surat ukur No...., tertanggal....

Untuk maksud dan tujuan tersebut diatas, PENERIMA KUASA diberi hak dan kewenangan untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan, penawaran-penawaran, negosiasi-negosiasi, menghadiri undangan dan mengirimkan undangan dengan instansi dan pihak terkait lainnya. Menghadap pejabat-pejabat, pembesar-pembesar, petinggi-petinggi negara dan swasta.  Mengajukan laporan-laporan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan instansi lainnya. Mengajukan permohonan-permohonan, gugatan-gugatan ke pengadilan termasuk pengajuan permohonan penetapan waris ke Pengadilan Agama, mengajukan permohonan eksekusi, mediasi, artbitrasi, serta tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk penyelesaian perkara tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan PENERIMA KUASA tersebut diatas dilakukan dengan  itikad baik dan atas persetujuan dari PEMBERI KUASA, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Surat Kuasa ini diberikan hak retensi; hak menerima upah (honorarium), sesuai dengan surat perjanjian antara PEMBERI KUASA dan PENERIMA KUASA; dan hak subtitusi baik, sebagian maupun keseluruhan.

Demikianlah Surat  Kuasa ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana maksud dan tujuan yang tercantum di dalam Surat Kuasa ini.

PENERIMA KUASA                                                            PEMBERI KUASA

Yanti Fitria Harahap., SH                                                 .......................

Yahdil Abdi Harahap., SH., MH

CONTOH PERMOHONAN AUDIT INVESTIGASI PERUSAHAAN KE PENGADILAN NEGERI OLEH PEMEGANG SAHAM

Kepada yth,

Ketua Pengadilan Negeri Bekasi

Jl. Pramuka No. 81, Marga Jaya, Bekasi Selatan

Hal: Permohonan Audit

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini: Yahdil Abdi Harahap., SH., MH; Dono Bintoro., SH; Yanti Fitria Harahap., SH; Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yahdil Harahap & Rekan, beralamat di Jalan Kalibata Raya No. 1, Rawajati, Pancoran, Kalibata City, Tower Palem BL.01, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tertanggal 17 Mei 2017 (fotocopy Surat Kuasa terlampir), bertindak untuk dan atas nama: ......, beralamat di ........; selaku pemegang saham atau sebesar ....% total saham.

Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut  diatas, yang selanjutnya disebut PEMOHON.

PEMOHON menyampaikan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengabulkan permohonan Penetapan pemeriksaan investigasi/audit investigasi terhadap PT..... (PT. ....); badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta No...., tanggal ...., yang dibuat dihadapan Notaris ......., yang mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan Ham ......, tanggal ....., sebagaimana telah dirubah dengan Akta No. ..., tanggal ....., yang dibuat dihadapan Notaris ......, dengan pengesahan Kemenkumham No. ......Tahun ....., tanggal...., sebagaimana dirubah dengan Akta No. ..., tanggal ...., yang dibuat dihadapan Notaris ......, sebagaimana telah dirubah dengan Akta No. ...., tanggal ...., dengan pengesahan Kemenkumham No. .....Tahun ...., tanggal...Maret ...., i.

Untuk selanjutnya disebut TERMOHON

Adapun alasan-alasan PEMOHON mengajukan permohonan Penetapan Audit investigasi terhadap TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan pemilik....% (.... lembar) saham dari total saham (..... lembar) TERMOHON, sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) TERMOHON, No. ..., tanggal ...., yang dibuat dihadapan Notaris ....., dengan pengesahan Kemenkumham No. ........, tanggal ......(bukti P-1);

2.  Bahwa PEMOHON, sesuai dengan Akta tersebut diatas, diangkat sebagai Direktur TERMOHON (bukti P-1) dan menjabat sebagai Direktur tersebut sampai dengan tanggal ... Agustus .... dan digantikan kedudukannya sebagai Direktur tersebut oleh ....., sesuai Akta no. ... tentang Penetapan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), yang dibuat dihadapan Notaris ......, tanggal ... September .... (bukti P-2);

3. Bahwa berdasarkan RUPS-LB tertanggal…..2015 kedudukan PEMOHON sebagai DIrektur digantikan oleh Bpk ......, yang juga sebagai pemilik....% saham TERMOHON;

4.  Bahwa sebagai pemilik ....% saham, PEMOHON sama sekali tidak pernah diberikan laporan pembukuan TERMOHON, sehingga PEMOHON sama sekali tidak mengetahui kondisi keuangan dan rugi-laba TERMOHON;

5. Bahwa sebagai pemilik ...% saham TERMOHON ...., PEMOHON sama sekali tidak  mengetahui laporan rugi-laba TERMOHON;

6. Bahwa PEMOHON tidak pernah menerima pembagian hasil dari keuntungan TERMOHON;

7. Bahwa PEMOHON sudah berkali-kali meminta pembukuan tahunan TERMOHON kepada DIrektur TERMOHON, Bpk. ...., baik secara langsung maupun melalui Kuasa Hukum, tetapi tidak pernah direspon oleh Direktur TERMOHON

Atas alasan tersebut diatas, maka mengajukan permohonan kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, agar:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk melakukan audit terhadap keuangan TERMOHON, untuk kegiatan TERMOHON tahun 2014, 2015, 2016, dan tahun berjalan 2017;

2. Memerintah kepada TERMOHON untuk membuka semua data terkait aktivitas TERMOHON demi kepentingan audit tersebut secara jujur dan transparan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, agar kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dapat mengabulkan permohonan ini.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Yahdil Abdi Harahap., SH., MH

Dono Bintoro., SH

Yanti Fitria Harahap., SH