CONTOH LEGAL OPINION

Jakarta, 5 April 2017

Kepada Yth,                                                                 

Bpk …..

Di Tempat

Hal: Legal Opinion

No: …/LO/YH&R/../…

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya keinginan kerjasama jasa hukum antara Bpk …. dengan kami untuk penanganan permasalahan keberadaan …% saham di PT. …, maka menyampaikan pendapat kami, secara umum, dalam hal langkah-langkah yang akan dilakukan jika hal mengenai permasalahan tersebut kami tangani. Tentu secara detail, langkah-langkah, upaya-upaya (baik litigasi, non litigasi, dan mediasi) akan dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin, jika telah ada kesepakatan dan persetujuan dari Bpk ….

Berikut penjelasan pendapat kami terkait permasalahan tersebut:

 

ANALISIS SINGKAT

Pada dasarnya hal terkait keberadaan ...% saham Bpk .... di PT. ... bukanlah merupakan sengketa. Yang menjadi permasalahan adalah ketika Bpk .... berkeinginan untuk melepas keseluruhan saham tersebut, tidak mendapat respon yang layak dari perseroan, melalui Kuasa Hukum-nya.

 Menurut hemat kami, beberapa hal perlu dilakukan:

1.   Meminta klarifikasi terhadap Direksi PT.... atas korespondensi terakhir via email antara Bpk. .... dengan Kuasa Hukum Bpk .... (sebagai direksi dan pemegang saham mayoritas) dan PT ... tertanggal ... Februari ..., ... Maret ...., dan ... Juni ..., dapat disimpulkan bahwa:

-      Bpk Iqbal Nasser menolak tawaran pembelian sebesar ...% saham seharga Rp. .......(...... rupiah)

-      Bpk ....... menolak tawaran Bpk ..... melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas

-      Bpk Iqbal Nasser hanya bersedia menjual keseluruhan sahamnya di PT ...., dengan penawaran Rp..... dengan asumsi harga saham per lembar Rp.....

-      Kuasa Hukum Bpk..... dan PT..... menolak pembelian ...% saham Bpk ....

Dari hal tersebut diatas, maka perlu diklarifikasi apakah penolakan tersebut didasarkan pada keputusan Bpk ..... dan/atau PT. .... atau hanya kesimpulan dari Kuasa Hukum.

Klarifikasi harus dilakukan secara resmi melalui RUPS LB, demikian juga penawaran penjualan ...% saham Bpk ..... akan dilakukan secara resmi melalui permintaan diselenggarakannya RUPS LB.

2.   Mempersoalkan hal mengenai undangan dan/atau pemberitahuan RUPS melalui surat tercatat yang diselenggarakan pada tanggal .... Agustus ..... Udangan dan/atau pemberitahuan secara tertulis melalui surat tercatat tersebut wajib dilakukan, sedangkan pengumuman sekurang-kurangnya melalui 2 media cetak dapat dilakukan sebagai tambahan, sesuai dengan Pasal 20 (2) Anggaran Dasar PT. DLN. Jika undangan dan/atau pemberitahuan secara tertulis tidak dilakukan, maka:

-      Ada indikasi kelalaian dari direksi;

-      Kelalaian tersebut dapat diduga didasari oleh itikad tidak baik yang menyebabkan kerugian bagi pemegang saham yang tidak diundang dan/atau dikirim pemberitahuan tertulis melalui surat tercatat;

-      Itikad tidak baik yang mengakibatkan kerugian pemegang saham tersebut dapat berimplikasi  Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh direksi.

3.   Bahwa Bpk....., sebagai pemegang ...% saham PT. ... memiliki hak untuk menawarkan sahamnya untuk dijual kepada pemegang saham lainnya dengan harga yang wajar dan diperlakukan seadil-adilnya oleh perseroan.

4.   Hal mengenai dividen, perseroan wajib memegang prinsip transparan kepada pemegang saham. Dengan demikian Bpk..... sebagai pemegang ...% saham PT. ... berhak untuk mendapatkan:

-      Hasil RUPS yang membahas Laporan keuangan tahun 2014, terkait di dalamnya untung-rugi perseroan, keuntungan bersih perseroan (jika pembukuan 2014 dan pembukuan berjalan 2015 positif setelah dikurangi dana cadangan).

-      Hasil RUPS yang membahas laporan keuangan tahun 2015, terkait di dalamnya untung-rugi perseroan, keuntungan bersih perseroan (jika pembukuan 2015 dan pembukuan berjalan 2016 positif setelah dikurang dana cadangan).

-      Jika didapat keuntungan bersih dari hasil laporan keuangan 2014 dan 2015, maka Bpk..... memiliki hak untuk menuntut pembagian dividen, selama RUPS tidak memutuskan penggunaan lain untuk pengembangan perseroan yang dianggap sah sesuai peraturan perundangan.

-      Direksi Perseroan bisa diindikasikan melakukan penggelapan, disebabkan: sampai dengan saat ini tidak menginformasikan hasil RUPS/RUPS-LB

Demikian secara garis besar pendapat kami mengenai permasalahan penempatan ...% saham Bpk. Iqbal Nasser di PT. ... dan permasalahan dividen. Semoga dapat terjalin kerjasama yang baik diantara kita.

Hormat Kami,

Yahdil Abdi Harahap., SH., MH

Managing Partner Yahdil Harahap & Rekan